
greenopportunities.org – Pada 26 Juni 2024, Jenderal Juan José Zúñiga, mantan Kepala Angkatan Darat Bolivia, memimpin upaya kudeta dengan mengerahkan pasukan dan kendaraan lapis baja ke Plaza Murillo di La Paz, pusat pemerintahan Bolivia. Pasukan tersebut mencoba mendobrak pintu Istana Presiden, namun tindakan ini mendapat perlawanan dari Presiden Luis Arce dan rakyat Bolivia. Arce secara langsung menghadapi Zúñiga dan memerintahkan pasukan untuk mundur. Setelah penunjukan komandan militer baru, pasukan ditarik kembali ke barak, dan Zúñiga serta beberapa perwira lainnya ditangkap.
Mobilisasi Rakyat dan Dukungan Internasional
Presiden Arce menyerukan rakyat Bolivia untuk bersatu dan melakukan mobilisasi melawan kudeta demi mempertahankan demokrasi. Seruan ini mendapat respons positif, dengan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan mendukung pemerintahan yang sah. Dukungan internasional juga mengalir, dengan negara-negara Amerika Latin seperti Brasil, Kolombia, dan Argentina mengecam upaya kudeta dan menyatakan solidaritas terhadap pemerintahan Arce.
Tuduhan “Autogolpe” dan Ketegangan Politik
Setelah penangkapannya, Zúñiga mengklaim bahwa upaya kudeta tersebut merupakan “autogolpe” atau kudeta yang direkayasa oleh Presiden Arce untuk meningkatkan popularitasnya. Tuduhan ini memicu perdebatan di kalangan politikus dan masyarakat Bolivia. Mantan Presiden Evo Morales, yang sebelumnya mendukung Arce, kemudian menuduh Arce melakukan pengkhianatan dan menuntut perubahan kabinet dalam waktu 24 jam, mengancam akan menggerakkan massa jika tuntutannya tidak dipenuhi.
Masa Depan Demokrasi Bolivia
Meskipun upaya kudeta berhasil digagalkan, ketegangan politik antara Presiden Arce dan mantan Presiden Morales menunjukkan adanya perpecahan dalam partai yang berkuasa menujuindonesiaemas, Gerakan Menuju Sosialisme (MAS). Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas demokrasi di Bolivia, terutama menjelang pemilihan umum 2025. Pengamat politik menekankan pentingnya dialog dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berseteru untuk menjaga kedamaian dan demokrasi di negara tersebut.